Program Kehutanan Multipihak Fase 4 atau MFP4 melanjutkan program kerjanya hinggl 2023 setelah Senin, 27 September 2021, Komite Pengarah memberikan persetujuan atas rencana-rencana program kerja MFP4. Komite Pengarah atau Steering Committee dibentuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 9 September 2019, diketuai oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, dengan Sekretaris Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan beranggotakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, dan Direktur Kehutanan dan Konsevasi Sumber Daya Air Bappenas. Pertemuan diadakan untuk memastikan tata kelola program dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah disepakati dalam Letter of Arrangement dan pemaparan program.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekaligus Co-Chair Steering Committee MFP4, Dr. Agus Justianto mengatakan “kerjasama program MFP4 dengan Pemerintah Inggris perlu untuk selalu menjunjung tinggi prinsip mutual respect, mutual trust, dan mutual benefit. Tiga prinsip ini harus selalu kami sampaikan dalam berbagai pertemuan kerjasama antara Kementerian LHK dengan mitra kerja kami, termasuk dengan pemerintah Inggris.”
Prinsip ini menurut Agus Justianto sudah tercermin dalam kebijakan dan program yang selama ini telah didukung MFP, yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, SVLK. Nomenklatur SVLK telah berubah dari semula adalah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu berubah menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian untuk semakin bisa menjawab tuntutan pasar. Suatu kebijakan dan sistem yang hanya dapat dikembangkan dengan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling memberi manfaat bagi semua pihak.
Sebelumnya, Letter of Arrangement MFP4 fase pertama telah ditandatangan pada 3 September 2018, dan pada 16 Agustus 2021, telah ditandatangani amandemen Letter of Arrangement (LoA) MFP4 oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, KLHK atas nama Pemerintah Indonesia, dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, atas nama Pemerintah Inggris
Dalam masa perpanjangan MFP4 juga akan memberikan dukungan pada peran Indonesia sebagai Co-Chairs dalam FACT Dialogue, menuju pertemuan COP26 di Glasgow di bulan November nanti dan beyond COP26 Glasgow.
“Saya berharap kegiatan yang dikembangkan dan dihasilkan MFP4 dapat bermanfaat bagi unit-unit di Kementerian LHK, baik di lingkup PHL maupun di lingkup KLHK secara umum, maupun mitra lainnya di luar KLHK,” kata Dr. Agus Justianto menutup sambutannya.
Sementara itu Development Director dari British Embassy yang juga Co-Chair Steering Committee, Amanda McLoughin mengapresiasi kerja MFP4 yang tetap bekerja dalam kondisi pandemi Covid-19 untuk terus mendukung Indonesia dalam rantai suplay produk kayu yang lestari melalui sistem manajemen kehutanan yang kuat. “MFP4 adalah program terpanjang yang pernah didukung oleh pemerintah Inggris Raya dan kami sangat menantikan kiprah KLHK dan Indonesia di COP26” kata Amanda. COP 26 menurut Amanda adalah kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan pencapaian bersejarah Indonesia dalam legalitas kayu dan pengurangan deforestasi.
“Kami menantikan kerjasama selanjutnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuhatan untuk melanjutkan capaian MFP4 untuk kebermanfaatan kedua negara dan menyiapkan rancangan program MFP tahap lima dalam prinsip mutual trust, mutual respect dan mutual benefit,” lanjut Amanda.
Executing Agency MFP4 yang juga Plt. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, DitJen Pengelolaan Hutan Lestari, Istanto berharap pelaksanaan program-program MFP4 akan menjadi semakin baik dan semakin bersinergi dengan kebijakan dan prioritas dari Kementerian LHK.
Anggota Komite Pengarah dari Bappenas, Dr. Nur Hygiawati Rahayu (Direktur Kehutanan dan Konsevasi Sumber Daya Air Bappenas) mengapresiasi program MFP yang sudah berjalan dua puluh tahun di Indonesia yang mendukung perbaikan tata Kelola kehutanan. Selain itu, Tetapi Dr. Nur Hygiawati Rahayu mengatakan perlunya evaluasi pada kontribusi dan kinerja MFP4 di tingkat tapak dengan melihat lokasi kerja yang cukup tersebar. “Saya melihat ada program pemberdayaan di tingkat masyarakat, tetapi akan sangat baik jika pembelajaran dari program ini juga direplikasi di lokasi lain. Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Erna Rosdiana, mendukung upaya MFP4 untuk mengembangkan usaha kehutanan berbasis masyarakat di lokus Perhutanan Sosial.
Selanjutnya Komite Pengarah dari Kementerian LH menyetujui usulan yang disampaikan oleh Direktur Program MFP4, Dr. Tri Nugroho bahwa MFP4 juga mendukung program FOLU NetSink 2030 sebagai bagian dari perpanjangan program.
Hal lain yang juga disoroti Komite Pengarah; Drasospolino (Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) adalah tentang Exit Strategy program MFP4 agar kegiatan yang difasilitasi dapat terus berjalan saat program berakhir. Tri Nugroho mengatakan, penguatan SVLK termasuk dalam penguatan pasar dan supply menjadi bagian dari strategi keberlanjutan ketika program MFP berakhir. Selanjutnya pendekatan pasar yang dilakukan untuk pengembangan bisnis hutan berbasis masyarakat dengan melibatkan Market Access Player adalah juga strategi keberlanjutan program. Ketika pasar tetap membutuhkan komoditas hutan, maka bisnis akan tetap berjalan.
Sebagai hasil akhir pertemuan Steering Committee, endorsement dan arahan dari Komite dituliskan menjadi Summary of Decisions dari pertemuan Komite Pengarah atau Steering Committee yang kemudian akan ditandatangani oleh Co-Chairs. Dokumen ini akan menjadi rujukan bagi pelaksanaan program MFP4 periode 2021 – 2023.
_____
Jakarta, KLHK, 29 September 2021
PPID Pelaksana :
Ir. Misran, MM
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari
Website:
www.phl.menlhk.go.id
www.ppid.menlhk.go.id
Youtube:
Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari
Facebook:
Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari
Instagram:
DitjenPHL
Twitter:
@DitjenPHL